Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam rangka Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jambu Luwuk Batu Resort dan Convention Jalan Trunojoyo Nomor 99 Sunggokerto , Kota Batu tanggal 7 dan 8 Agustus 2019

Dengan Materi sebagai berikut :

Wujud Kegiatan Koordinasi

Kegiatan Koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Wujud Kegiatan koordinasi dapat berupa : 

  1. Mengatur dan menunjang lebih Lanjut dalam bentuk Regulasi Bersama
  2. Mengadakan rapat/pertemuan berkala/apabila dipandang perlu
  3. Menunjuk seorang atau lebih LIASION OFFICER (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
  4. Menyelenggarakan Latihan/Orientasi dengan penekanan di Bidang Penyidikan

Manfaat PPNS :

  1. Keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam penegkan hukum pidana, khusunya dalam lingkup bidang tugasnya yang bersifat spesifik dan teknis
  2. Manfaat PPS da;lam penegakan perda terlihat dari adnya peningkatan kepatuhan masyarkat terhadap perda serta efektivytas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana
  3. Kontribusi terhadap penambahan PAD TERLIHAT DARI MENINGKATNYA KESADRAN TERHADAP HUKUM (PERDA)

KENDALA :

  1. Terjadinya mutasI/promosi sehingga berakibat PPNS yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan penyidikan
  2. Masih kurangnya keberanian PPNS melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi
  3. PPNS merangkap tugas sebagai PNS pada umumnya (tdk konsentrasi)
  4. Singkatnya waktu pendidikan untuk peningkatanSumber Daya Manusia PPNS
  5. Dari segi pembinaan dan korwas PPNS : masih ada pemahaman yang belum seragam dari kalangan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian , Kejaksaan dan Pengadilan mengenai Peraturan Daerah oleh PPNS.
  6. Pembiaan dari Departemen Dalam Negeri dirasa belum optimal.